PPNS di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Buku ini secara khusus mengupas kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta perbedaannya dengan kewenangan penyidik Kepolisian dalam menangani perkara yang sama. Pembahasan diarahkan pula pada persoalan yang lebih praktis, yaitu bagaimana kebijakan hukum semestinya disusun apabila PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menjalankan kewenangan melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Ketiga isu tersebut disajikan secara runtut, disertai analisis atas ketentuan hukum yang berlaku, agar pembaca memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan kewenangan penegakan hukum lalu lintas di lapangan.

Setiap subjek hukum berpotensi melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dapat berupa pelanggaran maupun kejahatan. Kecenderungan subjek hukum melakukan tindak pidana disebabkan karena interaksi antara sesama subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan tindak pidana di Indonesia dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yakni preventif dan represif, atau lazim disebut kebijakan kriminal atau criminal policy.